Kantor Berita Reuters melaporkan hari Senin (08/09) bahwa Korea Selatan yang merupakan negara presiden Dewan Keamanan PBB (DK PBB) menyediakan draf naskah resolusi DK PBB yang dibutuhkan dalam pemungutan suara untuk menghidupkan kembali sanksi terhadap Iran. 

Langkah tersebut diambil setelah Inggris, Prancis dan Jerman menjalankan proses 'Snapback' untuk menghidupkan kembali seluruh sanksi dunia terhadap Iran, namun jadwal pemungutan suara belum ditentukan. 

Menurut resolusi DK PBB nomor 2231 yang menyediakan dasar Kesepakatan Nuklir Iran (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) tahun 2015, apabila proses 'Snapback' diaktifkan, DK PBB harus melakukan pemungutan suara dalam 30 hari mengenai resolusi untuk mempertahankan penundaan sanksi. Apabila resolusi itu tidak diadopsi, sanksi terhadap Iran kembali dihidupkan. 

Resolusi itu bisa diadopsi ketika lebih 9 negara dari 15 negara anggota DK PBB menyetujui, serta seluruh negara anggota dewan tetap meliputi Amerika Serikat, Rusia, China, Jerman, dan Inggris tidak melakukan veto.

Namun, hampir tidak ada kemungkinan bahwa resolusi untuk mempertahankan penundaan sanksi terhadap Iran diadopsi. 

Inggris dan Perancis akan melakukan veto atas resolusi tersebut jika Iran tidak memenuhi tiga permintaan, yaitu pembukaan negosiasi nuklir, pelaksanaan kewajiban yang diminta Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan penyediaan langkah untuk menghapus kekhawatiran terkait cadangan uranium tingkat tinggi. 

Sementara, Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) yang ditandatangani oleh Iran, AS, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia dan China mengandung penurunan sanksi DK PBB terhadap Iran atas imbalan untuk menghentikan sebagian program nuklir Iran.