Pemerintah mengesahkan tiga rancangan undang-undang yang memperpanjang penyelidikan terhadap tuduhan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Yoon Suk Yeol. 

Ketiga rancangan undang-undang yang direvisi tersebut memperpanjang durasi dan jumlah personel dalam penyelidikan terhadap mantan presiden, istrinya, serta kematian seorang marinir baru-baru ini. Rancangan undang-undang tersebut disahkan dalam rapat kabinet pada pukul 10 pagi Selasa (23/09), dipimpin oleh Perdana Menteri Kim Min-seok.

Perubahan tersebut memungkinkan jaksa penuntut untuk memperpanjang penyelidikan selama dua periode 30 hari dan menambahkan asisten penasihat khusus, jaksa penuntut, dan personel lain ke tim penyelidikan. 

Undang-undang baru juga mewajibkan hakim yang memimpin persidangan terkait mantan ibu negara dan kematian seorang marinir untuk mengizinkan siaran langsung persidangan terkait jika diminta oleh penasihat khusus atau terdakwa, kecuali ada keadaan khusus.

Berdasarkan revisi tersebut, jika tim penasihat khusus gagal menyelesaikan penyelidikan dalam jangka waktu yang ditentukan, kasus-kasus yang bersangkutan akan dialihkan ke Kantor Investigasi Nasional di bawah Badan Kepolisian Nasional.