Presiden Lee Jae Myung menyampaikan pidato pertamanya di Sidang Umum PBB, mengusulkan pendekatan pragmatis dan bertahap untuk denuklirisasi, serta menyatakan bahwa Korea Selatan telah kembali ke panggung internasional setelah mengatasi gejolak politik dalam negeri. 
 
Berbicara sebagai pemimpin ketujuh di antara perwakilan sekitar 190 negara di Sidang Umum PBB pada Selasa (23/09), Lee memaparkan visi komprehensif untuk perdamaian di Semenanjung Korea.
 
Lee mengatakan bahwa ia akan mengakhiri era permusuhan dan konfrontasi di Semenanjung Korea dan membawa era baru perdamaian dan pertumbuhan bersama dengan menekankan bahwa "damai yang paling pasti adalah keadaan di mana tidak perlu berperang."
 
Pemerintah Korea Selatan menghormati sistem di Korea Utara saat ini, tidak akan mengejar unifikasi melalui penyerapan, dan akan menahan diri dari tindakan permusuhan, berjanji untuk mengakhiri ketegangan militer antar-Korea yang "tidak perlu."
 
Presiden berjanji bahwa ke depannya, Seoul akan secara konsisten mencari jalan untuk mengurangi ketegangan militer dan memulihkan kepercayaan antar-Korea.
 
Lee juga mengumumkan inisiatif 'pertukaran, normalisasi, dan denuklirisasi' untuk perdamaian di Semenanjung Korea. 
 
Dengan pendekatan pragmatis terhadap isu nuklir, Lee mengakui bahwa meskipun denuklirisasi merupakan tantangan serius yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat, solusi yang realistis dan rasional tetap menjadi prioritas utama. 
 
Presiden menyerukan kerja sama internasional untuk penghentian bertahap, pengurangan, dan pembongkaran nuklir dan rudal Pyongyang.
 
Presiden juga menyatakan bahwa Korea Selatan sekarang, yang ditakdirkan menjadi panutan bagi warga global, telah sepenuhnya kembali ke komunitas internasional, menggambarkan "revolusi cahaya" yang mengikuti deklarasi keadaan darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada Desember sebagai "momen historis yang menunjukkan pencapaian gemilang semangat PBB."
 
Lee juga berjanji bahwa Korea Selatan akan memenuhi perannya sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab yang secara teguh memegang nilai-nilai PBB tentang kebebasan, hak asasi manusia, inklusivitas, dan solidaritas.