Dewan Perwakilan Rakyat Korea Selatan akan mengadakan pemungutan suara pada Jumat (26/09) malam mengenai RUU yang akan menghapus kantor kejaksaan pusat dan membagi fungsi Kementerian Ekonomi dan Keuangan.

Anggota DPR Park Soo-min dari partai oposisi, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) berbicara selama 17 jam dan 12 menit, rekor terlama untuk seorang anggota DPR. Namun Partai Demokratik (DP) yang berkuasa kemungkinan akan memaksa pemungutan suara setelah 24 jam, mengakhiri debat, dan mendorong RUU tersebut melalui mayoritasnya.

DP memuji undang-undang tersebut sebagai tonggak sejarah dalam reformasi kejaksaan, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut secara permanen memisahkan wewenang penyelidikan dan penuntutan.  

PPP mengecam langkah tersebut sebagai “undang-undang impian penjahat” dan menyebut pemisahan kementerian keuangan sebagai langkah “populis” yang akan memicu pengeluaran yang sembrono.  

Secara terpisah, rancangan undang-undang kontroversial untuk reorganisasi Komisi Komunikasi Korea diperkirakan akan memicu pidato politik berkepanjangan atau filibuster lain dari PPP setelah pemungutan suara atas rancangan undang-undang reorganisasi selesai.