Kabinet telah menyetujui RUU yang mewajibkan penghapusan Kantor Kejaksaan dan pemisahan wewenang utamanya.  

Dalam rapat pada Selasa (30/09) yang dipimpin oleh Presiden Lee Jae Myung, kabinet menyetujui rencana restrukturisasi pemerintah yang akan mengalihkan tugas penyelidikan dan penuntutan ke dua lembaga terpisah, serta undang-undang lain yang sebelumnya didorong oleh Partai Demokratik yang berkuasa melalui Majelis Nasional.

RUU ini akan berlaku efektif pada 1 Oktober 2026, yang akan menutup kantor kejaksaan 78 tahun setelah didirikan.  

Mulai 2 Januari 2026, Kementerian Ekonomi dan Keuangan akan berganti nama menjadi Kementerian Keuangan dan Ekonomi, kembali ke nama yang digunakan sebelum Februari 2008. Tugas anggaran akan dipindahkan ke Kementerian Perencanaan dan Anggaran Baru di bawah Kantor Perdana Menteri.

Peraturan yang mempengaruhi Komisi Layanan Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi; Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga; Badan Statistik Korea; dan Kantor Kekayaan Intelektual Korea akan berlaku pada Rabu (01/10), bersamaan dengan rancangan undang-undang yang menghapus Komisi Komunikasi Korea (KCC), yang secara otomatis akan memberhentikan Ketua KCC Lee Jin-sook dari jabatannya.