Pemerintah Korea Selatan telah mengadakan pertemuan darurat setelah Uni Eropa (UE) memperketat kuota impor baja, menyusul Amerika Serikat.

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Park Jong-won bertemu dengan pelaku usaha industri baja untuk membahas rencana kedepan menghadapi kenaikan tarif impor baja Uni Eropa dari 25% ke 50% serta pengurangan jumlah impor melalui Sistem Kuota Tarif Baru (TRQ) yang diumumkan 7 Oktober lalu. 

Pelaku industri baja meminta pemerintah memperluas dukungan dari tingkat kementerian untuk transisi rendah karbon dan bernilai tinggi untuk meningkatkan perbaikan struktural dan daya saing industri baja.

Sementara itu, kementerian berencana untuk mempertimbangkan penggunaan saluran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan FTA Korea-UE, mengingat UE telah menyatakan akan mempertimbangkan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas saat mengalokasikan impor bebas bea.

Pada Jumat (10/10), kementerian juga menyatakan bahwa pihaknya sedang menganalisis dan menanggapi rincian spesifik mengenai pengumuman China untuk memperkuat kontrol ekspor atas mineral strategis, yaitu tanah jarang. 

Setelah analisis rinci selesai, mereka akan memeriksa kesulitan yang dialami oleh perusahaan dalam negeri dan akan bernegosiasi dengan pihak China untuk meminimalkan kerugian.

Sejauh ini, izin ekspor ke perusahaan Korea Selatan telah berjalan normal meskipun ada tindakan pengetatan kontrol ekspor tanah jarang China. 

Namun, pihaknya terus bernegosiasi dengan China agar tidak ada kerugian bagi perusahaan Korea Selatan akibat tindakan tersebut.