Audit parlemen pertama di bawah pemerintahan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dijadwalkan dimulai pada Senin (13/10).  
 
Pada hari pertama, delapan komite tetap Majelis Nasional akan melaksanakan audit mereka masing-masing.  
 
Perhatian publik tertuju pada apakah Ketua Mahkamah Agung, Cho Hee-dae akan hadir di hadapan Komite Legislasi dan Kehakiman untuk audit terhadap Mahkamah Agung.  
 
Secara tradisional, ketua mahkamah hanya memberikan pernyataan terbuka, sementara kepala Administrasi Pengadilan Nasional yang menjawab pertanyaan anggota parlemen.  
 
Namun, Partai Demokrat Korea (DP) yang berkuasa memutuskan untuk meninggalkan kebiasaan tersebut tahun ini dan berencana menanyakan Cho secara langsung terkait dugaan campur tangannya dalam pemilihan presiden.  
 
Partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), mengecam langkah itu sebagai pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan ancaman bagi independensi lembaga peradilan.  
 
Kedua partai juga diperkirakan akan bentrok dalam audit komite lainnya terkait penahanan ratusan pekerja Korea Selatan dalam penggerebekan imigrasi di Amerika Serikat (AS) serta kebuntuan dalam negosiasi tarif dengan Washington.

Sementara itu, Presiden Lee menginstruksikan seluruh kementerian pemerintah untuk sepenuhnya bekerja sama dalam audit Majelis Nasional pertama di bawah pemerintahannya, tanpa memandang afiliasi politik.