Pemerintah Korea Selatan memperluas regulasi properti untuk mencakup seluruh wilayah Seoul dan 12 area di Provinsi Gyeonggi-do.  

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan bersama Kementerian Keuangan serta Komisi Jasa Keuangan mengumumkan langkah tersebut dalam rapat tingkat menteri di kompleks pemerintahan Seoul pada Rabu (15/10).  

Menurut pengumuman itu, 21 distrik di Seoul dan 12 wilayah di Provinsi Gyeonggi-do baru saja diklasifikasikan sebagai “wilayah spekulatif,” “wilayah dengan spekulasi tinggi,” serta “zona izin transaksi lahan.”  

Keputusan ini membuat seluruh ibu kota kini berada di bawah regulasi tersebut, berbeda dari sebelumnya yang hanya distrik Gangnam, Seocho, Songpa, dan Yongsan yang berstatus demikian.  

Mulai tanggal 20 Oktober, saat aturan izin transaksi lahan mulai berlaku, siapa pun yang ingin membeli atau menjual properti di area yang ditetapkan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah.