Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengusulkan pembentukan "Forum Empat Pihak" yang melibatkan Partai Demokrat, partai oposisi PPP, Kementerian Transportasi dan Pertahanan, serta Pemerintah Kota Seoul untuk mencari solusi atas masalah pasokan perumahan di ibu kota.

Ketua fraksi PPP Song Eon-seok dalam rapat pimpinan partai di Majelis Nasional pada Kamis (16/10) menyampaikan bahwa kebijakan tidak boleh ada perbedaan antara partai politik mengenai pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Namun, ia mengkritik "Kebijakan Properti 15 Oktober" yang diumumkan pemerintah yang dinilai mengorbankan kaum muda dan masyarakat kecil karena menurunkan rasio pinjaman terhadap terhadap nilai properti (LTV) untuk pembelian officetel oleh rumah tangga muda dari 70% menjadi 40%.

Sehari sebelumnya, pemerintah mengumumkan kebijakan properti di Seoul dan 12 wilayah di Provinsi Gyeonggi sebagai zona tiga lapis, termasuk wilayah izin transaksi tanah. Kebijakan itu membatasi jumlah pinjaman hipotek dan memperketat peraturan transaksi.

Berdasarkan data, Song menyampaikan bahwa rata-rata harga apartemen di Seoul mencapai 1,43 miliar won. Pembeli yang meminjam 570 juta won dengan memanfaatkan LTV 40%, tetap harus menyiapkan lebih dari 850 juta won.

Jika dibagikan dengan pendapatan bulanan 4,22 juta won, butuh 17 tahun untuk mengumpulkan dana tersebut tanpa pengeluaran apapun.

Song pun mengkritik bahwa kebijakan itu tidak menurunkan harga rumah, melainkan menghancurkan harapan anak muda dan masyarakat kecil untuk memiliki rumah. Pemerintah diminta menyusun kebijakan pengadaan rumah yang efektif, sesuai dengan kenyataan dan kondisi pasar, bukan ideologi.