Presiden Lee Jae Myung menegaskan bahwa aktivitas perusahaan dan kegiatan ekonomi harus difasilitasi untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ia menekankan harus ada rasionalisasi regulasi dari beberapa caranya. 
 
Ungkapan Presiden Lee itu disampaikan Pertemuan Strategi Rasionalisasi Regulasi Utama ke-2 di Kantor Kepresidenan Yongsan pada hari Kamis (16/10).
 
Dalam pertemuan itu, para pakar dan pelaku industri membahas langkah-langkah rasionalisasi regulasi di sektor bio, energi, dan industri budaya.
 
Ia menyatakan bahwa pemerintah sering kali mendorong atau menahan aktivitas di berbagai sektor, namun para pejabat cenderung menggunakan kewenangannya secara bebas dan berdasarkan pandangan stereotip yang terkadang menjadi hambatan di lapangan. Hal ini sering membuat pelonggaran regulasi.
 
Presiden juga menyinggung tentang pelonggaran regulasi di sektor budaya dan K-Culture, dengan menekankan prinsip 'mendukung tanpa campur tangan.’
 
Ia juga menekankan bahwa jika ada hambatan dalam mengembangkan industri energi terbarukan, bioteknologi, atau budaya, pemerintah perlu mendengarkan suara dari lapangan dan meminimalkan risiko.
 
Dalam pertemuan pertama bulan lalu, pemerintah membahas rencana pelonggaran regulasi untuk memungkinkan penggunaan data publik dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) serta langkah-langkah rasionalisasi regulasi dalam pengembangan teknologi kendaraan otonom dan robotika.