Pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus untuk menyelidiki pejabat publik yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal terkait deklarasi darurat militer 3 Desember tahun lalu.

Perdana Menteri Kim Min-seok mengusulkan peluncuran “Satuan Tugas Reformasi Pemerintah untuk Integritas Konstitusional” selama rapat kabinet pada Selasa (11/11).

Perdana Menteri Kim memaparkan bahwa melalui langkah ini, pemerintah dapat segera melakukan investigasi internal terhadap pejabat yang diduga terlibat atau berperan dalam pemberlakuan darurat militer, sehingga memperoleh dasar kuat untuk mengambil tindakan disipliner yang sesuai.

Presiden Lee Jae Myung pun menegaskan perlunya penyelidikan terpisah di luar tim jaksa independen, dengan menyatakan bahwa peluncuran satgas itu adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Ia menambahkan, selain proses hukum yang dapat berujung pada hukuman pidana, ada pula kasus yang memerlukan pertanggungjawaban administratif maupun tindakan disipliner terhadap pejabat terkait.

Dengan dukungan presiden, pemerintah segera memulai pembentukan satuan tugas khusus tersebut.

Penyelidikan akan mencakup seluruh 49 kementerian dan lembaga pemerintahan pusat, kecuali lembaga kepresidenan dan independen. Sebanyak 12 lembaga, termasuk militer, kejaksaan dan kepolisian, telah ditetapkan sebagai fokus pemeriksaan intensif.