Pemerintah Korea Selatan akan mendirikan pusat perdamaian Semenanjung Korea sebagai pengganti Pusat Hak Asasi Manusia Korea Utara.

Pada Kamis (13/11), Kementerian Unifikasi dilaporkan menghentikan pembangunan Pusat Hak Asasi Manusia Korea Utara yang semula dijadwalkan untuk tahun depan, dan tengah membahas proposal anggaran dengan Kementerian Strategi dan Keuangan untuk pendirian pusat perdamaian, yang untuk sementara ini dinamakan Pusat Koeksistensi Damai Semenanjung Korea.

Untuk mencerminkan arah kebijakan pemerintahan saat ini, Kementerian Unifikasi berencana memperluas skala proyek dengan membeli tambahan lahan sekitar 1.487㎡ di sekitar lahan awal seluas 2.640 di daerah Magok, Seoul.

Dengan demikian, total biaya proyek tersebut diperkirakan akan meningkat dari 25 miliar won menjadi sekitar 40 miliar won.

Kementerian sedang berupaya menetapkan anggaran baru sebesar 13 miliar won untuk pembangunan Pusat Koeksistensi Damai Semenanjung Korea pada tahun depan. Anggaran ini berasal dari gabungan 8 miliar won yang sebelumnya diajukan dalam Rancangan Anggaran 2026 untuk proyek Pusat Hak Asasi Manusia Korea Utara serta 5 miliar won dari sisa anggaran tahun ini yang tidak digunakan.

Namun, kemungkinan kontroversi akan muncul dalam proses pembahasan di parlemen mengenai keputusan pemerintah untuk membatalkan proyek Pusat Hak Asasi Manusia Korea Utara yang sebelumnya telah disetujui oleh parlemen.