Tim jaksa khusus mengunjungi Pusat Penahanan Seoul untuk menginterogasi mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol terkait dugaan intervensi terhadap investigasi Korps Marinir pada tahun 2023.

Menurut otoritas pemasyarakatan pada Minggu (16/11), tim penasihat khusus Lee Myeong-hyeon mulai menanyai Yoon sekitar pukul 13.30 waktu setempat di fasilitas penahanan yang berlokasi di kota Uiwang, Provinsi Gyeonggi-do.

Sesi interogasi dilaporkan berlangsung di ruang kunjungan resmi di pusat penahanan, sebuah ruang yang utamanya digunakan untuk menginterogasi narapidana yang menjalani penahanan praperadilan. Ini menandai pertama kalinya seseorang menjalani pemeriksaan di pusat penahanan dalam tiga penyelidikan khusus yang sedang berlangsung saat ini.

Tim Lee mencecar Yoon terkait dugaan bahwa ia menunjuk mantan Menteri Pertahanan, Lee Jong-sup sebagai Duta Besar untuk Australia dalam upaya untuk menghalangi usaha penyelidik mengungkap pelanggaran terkait kematian seorang kopral Marinir pada tahun 2023.

Sementara itu, Pengadilan Distrik Pusat Seoul telah menolak petisi habeas corpus yang diajukan oleh mantan Direktur Badan Intelijen Nasional (NIS), Cho Tae-yong sehingga ia tetap berada dalam tahanan praperadilan.

Pengadilan membuat keputusan tersebut pada Senin (17/11) setelah mengadakan sidang pada hari Minggu untuk meninjau legalitas penahanannya.

Tim kuasa hukum Cho berargumen bahwa penyelidik telah mengamankan bukti kunci melalui penggeledahan dan pemeriksaan saksi, sehingga tidak ada risiko perusakan bukti. Mereka juga mengklaim bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya masih dapat diperdebatkan, namun pengadilan menolak argumen tersebut.

Mantan Direktur NIS tersebut menghadapi tuduhan gagal melaporkan rencana darurat militer kepada Majelis Nasional meskipun ia telah mengetahui rencana tersebut sebelum pidato kenegaraan Presiden Yoon di televisi.