Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi Hak Asasi Manusia Korea Utara pada Rabu (19/11).

Resolusi yang diadopsi 21 tahun berturut-turut itu diajukan bersama oleh 61 negara anggota, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang melalui konsensus tanpa pemungutan suara.

Resolusi HAM Korea Utara menyoroti pelanggaran HAM yang serius dan menyerukan berbagai langkah untuk menegakkan HAM di negara komunis itu. Resolusi tahun ini juga mempertahankan hal serupa dengan resolusi Majelis Umum PBB tahun lalu.

Secara garis besar, resolusi tahun ini menyatakan budaya kebal hukum terhadap pelanggaran HAM yang meluas, serta tidak ada akuntabilitas atas pelanggaran dan penyalahgunaan HAM.

Korea Utara lebih memilih mengalihkan sumber daya secara berlebihan ke pengeluaran militer dan program senjata nuklir serta rudal balistik yang ilegal, dibandingkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Korea Utara diminta menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk staf kemanusiaan dan internasional bisa kembali ke Korea Utara, supaya badan-badan PBB bisa menegakkan aktivitas HAM.

Resolusi HAM terbaru juga menyampaikan apresiasi atas pembaruan kondisi HAM di Korea Utara. Korea Utara serta negara-negara anggota PBB diminta untuk melaksanakan rekomendasi yang tercantum dalam laporan tersebut.

Resolusi HAM Korea Utara tahun ini menjadi yang pertama bagi pemerintahan Lee Jae Myung. Meskipun Korea Selatan diduga akan mengambil pendekatan berbeda terhadap Korea Utara, namun Korea Selatan tetap masuk dalam daftar 61 negara anggota yang menjadi pengusul bersama resolusi tersebut.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menekankan bahwa pemerintah Korea Selatan akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional agar HAM warga Korea Utara dapat benar-benar membaik.

Resolusi HAM Korea Utara akan dibawa ke sidang pleno Majelis Umum PBB bulan depan untuk menentukan keputusan adopsi final.