Harian khusus politik Amerika Serikat, Politico, Rabu (19/11) melaporkan bahwa Pemerintahan Trump memperingatkan dapat melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan jika Korea Selatan mendorong regulasi digital yang dapat merugikan perusahaan teknologi AS. 

Menurut laporan tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTRA), Jamieson Greer dan pejabat pemerintahan lainnya telah berulang kali mengatakan hal itu.

Pasal 301 UU Perdagangan memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk menanggapi tindakan, kebijakan, atau praktik pemerintah asing yang dianggap diskriminatif, tidak adil, atau merugikan perdagangan AS.

AS menolak pembahasan Korea Selatan mengenai biaya penggunaan jaringan, regulasi platform daring, dan kebijakan layanan digital lainnya, dengan alasan bahwa regulasi tersebut menargetkan perusahaan-perusahaan AS seperti Google, Apple, dan Meta.

Dalam lembar fakta bersama yang disetujui saat pertemuan puncak Korea Selatan dan AS, terdapat pernyataan yang menjamin bahwa perusahaan AS tidak akan mengalami diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu dalam kebijakan dan UU terkait layanan digital di Korea Selatan.

Namun, Kepala Staf Kebijakan Kepresidenan Kim Yong-beom, dalam sidang parlemen pada 18 November lalu, menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak membatasi kedaulatan digital Korea Selatan.

Menurut Politico, pihak AS menyampaikan ancaman serupa menjelang KTT Korea Selatan dan AS bulan lalu dan bereaksi dengan cara yang sama terhadap upaya negara lain untuk mengatur platform digital besar. 

Gedung Putih menyatakan kepada Politico bahwa AS belum mempertimbangkan langkah-langkah yang bersifat koersif terhadap Korea Selatan.