Kantor Sekretariat Perdana Menteri mengumumkan peluncuran satuan tugas untuk reformasi pemerintahan yang berlandaskan penghormatan terhadap konstitusi. Tugasnya adalah untuk menyelidiki dugaan tindakan ilegal para pejabat publik terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu.

Satuan tugas tersebut akan dipimpin oleh Menteri Koordinasi Kebijakan Pemerintah, Yoon Chang-ryeol, dan terdiri dari empat penasihat eksternal serta 20 pejabat sekretariat yang akan menangani dukungan teknis di tingkat kerja.

Menurut Kantor Perdana Menteri, para anggota satuan tugas tersebut akan memberikan masukan mengenai proses dan hasil penyelidikan terkait darurat militer yang melibatkan militer dan kepolisian.

Mereka juga akan meninjau apakah pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang dilakukan setelahnya berjalan dengan tepat.