Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Rabu (03/12) menolak permohonan surat penahanan untuk mantan pemimpin fraksi Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Choo Kyung-ho yang dituduh membantu deklarasi darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol tahun lalu.
 
Pengadilan menolak surat penahanan yang diminta oleh tim penasihat khusus yang menyelidiki kasus darurat militer tersebut, dengan mengatakan bahwa masih ada ruang perdebatan terkait fakta kasus dan prinsip hukum yang berlaku.
 
Pengadilan juga mengatakan sulit untuk mengakui adanya kemungkinan Choo melarikan diri atau merusak barang bukti.
 
Choo dituduh berulang kali memindahkan lokasi pertemuan PPP untuk menghalangi para legislator menghadiri pemungutan suara parlemen yang bertujuan mencabut dekret tersebut pada malam 3 Desember tahun lalu atas permintaan Yoon.
 
Dengan sedikit waktu tersisa sebelum mandatnya berakhir, penasihat khusus tersebut diperkirakan akan mendakwa Choo tanpa penahanan, tanpa pemeriksaan lebih lanjut atau permintaan surat penahanan tambahan.