Tim penasihat khusus yang menyelidiki deklarasi darurat militer Korea Selatan pada 3 Desember telah mendakwa mantan pemimpin fraksi oposisi utama Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Choo Kyung-ho atas dugaan membantu tindakan darurat militer mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
 
Asisten penasihat khusus, Park Ji-young pada Minggu (07/12) mengatakan bahwa tim tersebut mendakwa Choo tanpa penahanan awal atas tuduhan memainkan peran kunci dalam dugaan pemberontakan dengan mencoba menghalangi legislator PPP untuk memberikan suara guna mencabut dekret tersebut.
 
Aksi Choo yang bolak-balik memindahkan lokasi pertemuan PPP antara Majelis Nasional dan markas partai diduga mencegah 90 dari 108 perwakilan PPP memberikan suara, meskipun dekret tersebut tetap lolos dengan seluruh 190 legislator yang hadir menyetujui.
 
Pekan lalu, pengadilan Seoul menolak penahanan awal terhadap Choo, menyatakan bahwa masih ada ruang untuk memperdebatkan tuduhan tersebut dan bahwa Choo bukan merupakan risiko pelarian.
 
Tim penasihat khusus itu juga mendakwa mantan pemimpin Partai Liberal Korea (LKP), Hwang Kyo-ahn atas tuduhan menghasut pemberontakan dan penghalangan tugas publik secara khusus terkait unggahan daringnya pada malam darurat militer yang menyerukan penghapusan kekuatan pro-Korea Utara dan mereka yang terlibat dalam kecurangan pemilu.