Sidang paripurna Majelis Nasional Korea Selatan pada Selasa (09/12) berubah menjadi kacau setelah Ketua Majelis, Woo Won-shik mematikan mikrofon selama filibuster seorang legislator oposisi.
 
Woo mematikan mikrofon pada pukul 16.39 waktu setempat, 13 menit setelah anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Na Kyung-won memulai filibusternya terkait revisi Undang-Undang Transaksi yang Adil dalam Bisnis Waralaba.
 
Selama pidatonya pada hari terakhir sesi reguler parlemen tahun ini, Na terus melontarkan kritik terhadap Partai Demokrat Korea (DP), menyebutnya sebagai “kekuatan kudeta legislatif” yang menjalankan kediktatoran legislatif dan merusak konstitusi, supremasi hukum, dan pemisahan kekuasaan.
 
Woo mengecam anggota PPP tersebut karena mengganggu jalannya sidang dan mematikan mikrofonnya, dengan mengutip Undang-Undang Majelis Nasional.
 
Woo kemudian menyatakan masa reses kurang dari dua jam setelah sidang dibuka, dengan mengatakan bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan di tengah situasi yang penuh teriakan dan protes.
 
Woo kembali membuka sidang paripurna sekitar pukul 20.30, namun kericuhan tetap berlanjut.
 
Partai Demokrat Korea berencana mengesahkan RUU tersebut pada Kamis (11/12) dalam sesi luar biasa dan akan melanjutkan pembahasan RUU kontroversial lainnya hingga akhir tahun terlepas dari filibuster.