Pemerintah Korea Selatan pada Kamis (11/12) mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan reorganisasi struktur dengan berpusat pada Biro Keamanan Konsuler Kementerian Luar Negeri.

Keputusan tersebut dibuat seiring dengan meningkatnya permintaan perlindungan warga di luar negeri akibat meningkatnya korban yang terlibat dalam scam di kawasan Asia Tenggara, konflik dan perang saudara, serta bencana alam berskala besar,
Pemerintah akan mendirikan jabatan setingkat Direktur Jenderal, yaitu Perencana Keselamatan Luar Negeri di kantor pusat Kementerian Luar Negeri. 

Selain itu, mereka akan membentuk Divisi Penanggulangan Krisis Luar Negeri untuk secara komprehensif memperkuat kebijakan perlindungan warga negara serta fungsi pencegahan dan penanggulangan insiden dan kecelakaan.

Pemerintah juga akan memperluas dan mereorganisasi Pusat Panggilan Keamanan Konsuler, yang menangani laporan dan konsultasi insiden selama 24 jam, supaya membangun sistem dukungan perlindungan warga negara di luar negeri yang lebih profesional dan stabil.

Di samping itu, pemerintah akan menambah 21 personel di Biro Keamanan Konsuler, termasuk penempatan personel kepolisian di Bagian Situasi Keamanan Luar Negeri serta pembukaan Pusat Layanan Paspor di Bandara Gimhae.

Kemampuan respons lapangan di perwakilan diplomatik luar negeri juga akan diperkuat. Khususnya, di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja, di mana baru-baru ini warga Korea Selatan menjadi korban kejahatan scam, pemerintah telah menempatkan 22 personel tambahan pada akhir November lalu.

Dalam rangka yang sama, pemerintah berencana menambah 10 personel kepolisian, konsuler, dan pejabat imigrasi untuk kawasan Eropa, Amerika, dan Asia-Pasifik hingga akhir bulan ini.

Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan  akan mengumumkan rancangan revisi sebagian peraturan organisasi Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait pada 12-16 Desember, dan akan menyelesaikan revisi tersebut hingga akhir bulan ini melalui rapat wakil menteri dan rapat kabinet.

Menteri Dalam Negeri dan Keamanan  Yun Ho-jung mengungkapkan bahwa reorganisasi dan penambahan personel di Kementerian Luar Negeri tersebut akan menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melindungi warga negara di luar negeri. 

Ditambahkannya, pemerintah akan membangun jaringan perlindungan yang kokoh agar dapat melindungi warga Korea Selatan dalam situasi apa pun.