Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Kamis (18/12) mengumumkan telah menggelar rapat satuan tugas lintas pemerintah terkait kapal selam bertenaga nuklir.

Kementerian Pertahanan memaparkan bahwa satuan tugas tersebut dibentuk dengan melibatkan 10 kementerian, mengingat proyek kapal selam bertenaga nuklir merupakan proyek strategis nasional yang berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk militer, diplomasi, dan keamanan.

Dalam rapat tersebut, para peserta bertukar pandangan mengenai berbagai aspek yang diperlukan untuk pembangunan kapal selam.

Kementerian tersebut menyatakan akan terus bekerja sama secara erat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk secara bertahap menelaah berbagai isu terkait kapal selam bertenaga nuklir, serta mengkaji langkah-langkah agar satuan tugas tersebut dapat berkembang menjadi wadah koordinasi lintas pemerintah yang berkelanjutan dan sistematis.

Sepuluh kementerian dan lembaga yang tergabung dalam satuan tugas tersebut meliputi Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Komisi Keamanan Nuklir, Kementerian Iklim, Energi dan Lingkungan, Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi, Badan Program Akuisisi Pertahanan, Kepala Staf Gabungan, serta Markas Besar Angkatan Laut.