Partai Demokrat (DP) pada Senin (22/12) menerima usulan oposisi untuk memulai penyelidikan terkait tuduhan bahwa politisi dari kedua kubu menerima uang dan hadiah dari Gereja Unifikasi.

Perubahan sikap mendadak partai berkuasa ini terjadi sehari setelah mereka menolak rekomendasi bersama dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) dan Partai Reformasi untuk menunjuk pihak ketiga yang merekomendasikan jaksa khusus untuk menyelidiki tuduhan suap.

Partai oposisi utama menyambut keputusan tersebut dan mendesak agar konsultasi terkait segera dimulai.

Namun, tidak ada kompromi atas permintaan lain dari PPP.

Oposisi juga mendesak penyelidikan parlemen terhadap keputusan kejaksaan untuk tidak mengajukan banding dalam kasus korupsi Daejang, yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden Lee Jae Myung sebagai walikota Seongnam, Provinsi Gyeonggi.

PPP juga menentang beberapa rancangan undang-undang yang dipaksakan oleh DP, termasuk yang mengusulkan pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan siapa pun yang diduga terlibat dalam tuduhan pemberontakan terkait insiden darurat militer tahun lalu.

Di sisi lain, DP mendesak PPP untuk mengakhiri filibuster yang dimulai pada Senin sebagai respons terhadap pengenalan rancangan undang-undang revisi yang memberikan hak kepada panel penasihat administrasi pengadilan dan alokasi tugas untuk menentukan komposisi pengadilan.

Ketua PPP Jang Dong-hyeok, yang menjadi orang pertama yang naik podium, mengecam rancangan undang-undang partai berkuasa dan mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan diingat sebagai “undang-undang terburuk dalam sejarah negara ini.”

Usulan untuk mengakhiri filibuster dapat diajukan ke pemungutan suara pleno 24 jam setelah dimulai, dan usulan tersebut memerlukan dukungan setidaknya tiga per lima anggota parlemen yang hadir untuk disetujui.