Kementerian Pertahanan akan membubarkan Komando Kontra Intelijen Pertahanan. Tugas-tugasnya akan dibebankan kepada lembaga-lembaga sementara yang saling berkoordinasi.

Komando Kontraintelijen Pertahanan merupakan salah satu unit militer yang mengirim pasukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum pada malam pemberlakuan hukum darurat militer.

Mantan komandan yang bertugas saat itu kini diadili atas tuduhan bahwa ia membentuk tim untuk menangkap politisi saat keadaan darurat militer berlaku.

Kementerian Pertahanan akan membubarkan unit kontraintelijen yang dinilai kontroversial dan mendelegasikan tugas-tugas anti-spionase, keamanan, dan penyelidikan kepada organisasi lain.

Hal ini terjadi setelah komite penasihat gabungan antara sipil, pemerintah, dan militer Kementerian Pertahanan pada Kamis (08/01) mengumumkan kesimpulan bahwa unit militer kontra-spionase yang berkuasa selama 49 tahun ini harus dibubarkan.  

Komite tersebut menyarankan agar lembaga baru, yang secara sementara dinamai Layanan Intelijen Keamanan Pertahanan, mengambil alih fungsi anti-spionase dan keamanan sibernya, serta aktivitas intelijen terkait industri pertahanan dan kontra-terorisme.

Prioritas akan diberikan pada peninjauan rencana untuk menunjuk seorang warga sipil sebagai pemimpin lembaga baru tersebut.  

Fungsi inspeksi keamanan akan dialihkan ke organisasi baru lainnya, yang secara sementara disebut Tim Inspeksi Keamanan Pusat, untuk melaksanakan inspeksi keamanan pusat dan memberikan dukungan verifikasi tingkat umum.  

Ketiga lembaga yang mengambil alih tugas baru tersebut akan membentuk badan penasihat penyelidikan keamanan dan saling berkoordinasi dalam pekerjaannya. 

Fungsi-fungsi seperti pengumpulan informasi personel akan dihapuskan untuk mencegah organisasi mana pun memiliki kekuasaan mutlak di dalam militer.

Kementerian berencana untuk menyusun rencana restrukturisasi rinci berdasarkan rekomendasi tersebut, dan mengambil langkah-langkah menuju perubahan legislatif dan sistematis.