Kepala Negosiator Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo menyatakan bahwa pemerintah harus menangani kasus kebocoran data masif yang dialami raksasa e-commerce Coupang secara independen, terlepas dari masalah perdagangan atau diplomatik yang lebih luas.

Berbicara kepada wartawan setibanya di Bandara Internasional Dulles dekat Washington, D.C., pada Senin (12/01), Yeo mengaku belum menerima informasi mengenai masalah tersebut yang diangkat secara resmi oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). Ia menekankan bahwa Seoul tidak sedang menargetkan atau mendiskriminasi perusahaan Amerika tertentu dalam penegakan aturan tersebut.

Terkait kekhawatiran AS terhadap Undang-Undang Anti-Berita Palsu yang baru disahkan Korea Selatan, yang belakangan muncul sebagai isu perdagangan bilateral, Yeo menilai penting bagi Seoul untuk menyampaikan tujuan kebijakan dan maksud legislatif secara jelas. Ia mencatat adanya kemungkinan kesalahpahaman dari pihak AS terkait aturan tersebut.

Mengenai penundaan pertemuan komite gabungan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Korea Selatan-AS terkait hambatan non-tarif, Yeo menyatakan bahwa Seoul terus menjalin komunikasi erat dengan Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) mengenai koordinasi jadwal dan agenda. Ia juga memberikan komentar terkait ekspektasi keputusan Mahkamah Agung AS yang akan segera keluar mengenai tarif timbal balik yang menurutnya sangat signifikan, namun sulit untuk diprediksi.

Tujuan kunjungan Yeo kali ini adalah untuk mengumpulkan berbagai pandangan dari pejabat AS, firma hukum, serta pakar perdagangan guna bersiap menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Ia dijadwalkan bertemu dengan Perwakilan Perdagangan AS, Jamieson Greer serta anggota Senat dan DPR AS sebelum kembali ke Korea Selatan pada Kamis (15/01).