Pemerintah meluncurkan paket insentif mulai dari keringanan pajak hingga pelonggaran regulasi guna mendorong konsolidasi pemerintah kota dan provinsi yang bertetangga.

Dalam pengarahan di Seoul pada Jumat (16/01), Perdana Menteri Kim Min-seok menyatakan kebijakan ini bertujuan mengalihkan pendorong pertumbuhan dari kawasan ibu kota untuk menghadapi penurunan populasi dan risiko kemerosotan wilayah.

Dalam rencana tersebut, pemerintah akan mengucurkan hingga 5 triliun won per tahun, atau total 20 triliun won selama empat tahun, kepada 'kota khusus' yang dibentuk melalui penggabungan pemerintah kota dan provinsi dalam bentuk hibah dan subsidi.

Status dan kewenangan kota-kota tersebut akan ditingkatkan hingga setara dengan Seoul. Jumlah wakil wali kota akan bertambah menjadi empat orang, dan jabatannya dinaikkan ke tingkat wakil menteri.

Kota-kota khusus terintegrasi akan diprioritaskan dalam pemindahan lembaga publik yang dimulai pada 2027. Perusahaan yang masuk juga akan mendapat berbagai insentif, seperti subsidi, keringanan pajak, serta prosedur perizinan yang dipermudah.

Perdana Menteri Kim menegaskan bahwa konsentrasi berlebihan di kawasan ibu kota kini bukan lagi menjadi motor pertumbuhan, melainkan justru menghambat pembangunan nasional. Ia juga menekankan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mendorong integrasi.