Kementerian Pertahanan Korea Selatan menggelar rapat evaluasi pertama tahun ini terkait proses pengalihan kendali operasi masa perang (OPCON) pada Rabu (28/01), yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Ahn Gyu-baek.

Rapat ini dihadiri sekitar 170 peserta, termasuk pejabat utama Kementerian Pertahanan, Ketua Kepala Staf Gabungan, para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Wakil Komandan Komando Gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat, serta para komandan militer utama dan perwakilan lembaga terkait.

Menteri Ahn meninjau capaian utama serta agenda lanjutan dalam proses pengalihan kendali operasi masa perang, dan membahas bersama para peserta rencana pelaksanaan di masing-masing lembaga dan satuan guna memastikan pengalihan tersebut berjalan dengan sukses.

Untuk capaian hingga tahun 2025, sejumlah kemajuan dicatat, antara lain reorganisasi sistem pelaksanaan melalui perluasan satuan tugas pengalihan kendali operasi masa perang di Kementerian Pertahanan, kesepakatan untuk menyusun tahapan kerja bersama percepatan pengalihan kendali operasi masa perang Korea Selatan-AS, serta peningkatan anggaran sistem “tiga poros” guna memperkuat kemampuan menghadapi ancaman nuklir dan misil Korea Utara.

Anggaran terkait sistem “tiga poros” meningkat dari 7,28 triliun won tahun lalu menjadi 8,83 triliun won tahun ini, atau naik 21,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Ahn menegaskan bahwa melalui pemulihan kendali operasi masa perang, militer Korea Selatan akan memperkuat kemampuan kesiapsiagaan pertahanan berbasis enam komando komponen gabungan, sekaligus memimpin aliansi Korea Selatan-AS yang dinilai akan menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah dunia.