Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung menegaskan kembali tekadnya untuk memberantas spekulasi real estat yang dinilai membawa dampak bencana dengan "cara apa pun yang diperlukan".

Melalui unggahan di media sosial pada Selasa (03/02), Presiden Lee membagikan sebuah artikel yang mengkritik pemberitaan media konservatif dan bisnis terkait rencana berakhirnya masa tenggang pajak keuntungan modal yang lebih tinggi bagi pemilik banyak rumah. Kebijakan tersebut dijadwalkan akan berakhir pada 9 Mei.

Dalam pernyataannya, Presiden Lee mempertanyakan pihak-pihak yang bersimpati kepada pemilik banyak rumah yang mencari keuntungan tidak wajar dari spekulasi. Ia menanyakan apakah mereka mengabaikan penderitaan kaum muda yang terpaksa menunda pernikahan dan kelahiran anak akibat melonjaknya biaya tempat tinggal.

Presiden Lee juga menepis ekspektasi mengenai kegagalan kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kondisi pasar saat ini telah berubah secara fundamental karena real estat bukan lagi satu-satunya pilihan investasi, mengingat telah munculnya berbagai aset alternatif lainnya.

Presiden Lee memberikan peringatan keras bahwa saat ini merupakan "kesempatan terakhir" bagi pemilik banyak rumah untuk mengurangi kepemilikan aset mereka sebelum masa pengecualian berakhir. Ia menekankan bahwa pemerintah masih memiliki instrumen kebijakan yang sangat luas untuk digunakan.

Sebagai penutup, ia menambahkan bahwa jika Korea Selatan mampu mengatasi pemberontakan yang berat dan memulai awal yang baru, maka Korea Selatan seharusnya juga mampu mengatasi masalah spekulasi real estat.