Departmen Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan memutuskan untuk menerapkan sistem perekrutan kepala instansi pemerintah mereka yang baru di dalam dan luar negeri dari sipil.
Mereka juga menyerahkan sebagian besar hak personalia untuk mengoperasikan sistem ujian perekrutan pegawai baru dari luar kepada Departmen Administrasi Publik dan Keamanan Nasional Korea.
Menteri Luar Negeri Korea, Kim Seong-hwan hari Kamis mengumumkan rancangan isi sedemikian itu bertujuan untuk mewujudkan ketransparanan dan keadilan dalam sistem ujian perekrutan pegawai baru dalam instansi pemerintah.
Rancang tersebut disediakan setelah terjadi kasus pengunduran diri menteri luar negeri setelah timbul kontroversi nepotisme dalam proses ujian perekrutan pegawai baru dalam Departmen Luar Negeri yang melibatkan putrinya.