Komite Pelaksana Reformasi Pertahanan Nasional Korea Selatan mengusulkan kepada pemerintah Seoul untuk tetap menentukan periode dinas militer angkatan darat seperti semula yakni selama 24 bulan.
Usulan itu datang dalam rangka untuk memperkuatkan pertahanan 5 pulau di Laut Barat dari Korea Selatan dimana ketegangan itu semakin meningkat dengan serangkaian gempuran Korea Utara terhadap pulau Yeonpyeong.
Pemerintah selama ini merencanakan mengurangi waktu dinas militer dengan 18 bulan sampai tahun 2014.
Komite tersebut mengusulkan juga perlunya penerapan sistem pemberian prioritas kepada orang yang telah memenuhi wajib dinas militer dalam ujian nasional supaya memperoleh sumber tenaga militer secara stabil.
Komite pelaksana reformasi pertahanan nasional itu melaporkan demikian dalam rapat istana Cheongwahdae yang diketuai oleh presiden Lee Myung-bak.
Dalam kesempatan itu, komite juga mengusul pembentukan “maskas besar gabungan untuk mempertahankan 5 pulau di Laut Kuning " dengan tujuan memungkinkan operasi militer secara efisien.