Majelis Nasional Korea melanjutkan interpelasi pada instansi pemerintahan pada hari kedua sesi audit tahunan parlemen pada hari Selasa.
Tiga belas Komisi parlemen, termasuk komisi hukum dan pengadilan, pada hari Selasa mempertanyakan pejabat pemerintah pada reformasi bank pekreditan dan langkah-langkah untuk menangani utang nasional yang membengkak.
Para anggota parlemen Komisi kebijakan menanyakan rencana tindak lanjut Badan Pengawas Keuangan nasional tentang bank pekreditan bermasalah, terutama tujuh bank tabungan yang telah ditangguhkan baru-baru ini.
Anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi mengecam secara bersama badan pengawas keuangan itu atas peran pengawasan yang dilakukan secara pasif dengan adanya pinjaman ilegal dari tujuh bank perkreditan itu dan lambannya tindakan pencegahan terhadap penyimpangan tersebut.