Adanya kecurigaan terhadap pihak kantor perdana menteri yang melakukan tindakan mata-mata kepada warga sipil secara ilegal sedang mengemuka sebagai isu paling hangat dalam politik Korea menjelang pemilu bulan April mendatang.
Pihak partai oposisi utama, Partai Bersatu Demokrat -DUP segera membantah pernyataan pemerintah inkamben pada hari Minggu yang sebagian besar pengawasan ilegal sebenarnya dilakukan di bawah pengawasan pemerintah sebelumnya.
Pihak DUP mengungkapkan bahwa dokumen terkait dari pemerintahan sebelumnya adalah dokumen resmi untuk survei pejabat publik .
Menurut DUP, pernyataan itu adalah strategi pemerintah Lee Myung-bak untuk menipis kasus yang membingungkan rakyat.
Ketua Panitia pelaksana pemilu dari Partai Saenuri, Park Geun-hye menyatakan “kedua pemerintahan sebelumnya dan pemerintah inkamben telah melakukan pengawasan terhadap dirinya dan hal itu adalah dengan jelas pengawasan ilegal.“
Park menyatakan skandal tersebut harus menjadi momentum untuk mengakhiri praktek politik menyimpang.
Sementara itu, sebagian anggota parlemen dari partai Saenuri beraliran reformatif yang mana namanya tercantum dalam daftar pengawasan ilegal itu mengecam kedua pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan inkamben.