Baik partai berkuasa, Partai Saenuri –Sp maupun partai oposisi utama, Partai Bersatu Demokrat –DUP akan berupaya meningkatkan struktur pengambilan keputusan terhadap lembaga penyiaran publik agar dapat secara mendasar menangani berbagai gerakan mogok kerja.
Pada hari Selasa, Ketua SP, Hwang Woo-yea berjanji untuk memprioritaskan suatu aturan terkait pengangkatan kepala penyiaran publik selama parlemen ke-19.
Sebelumnya, pihak DUP telah berjanji untuk merumuskan peraturan terkait selama pemilihan umum pada bulan lalu.
Sementara itu, kalangan akademisi dan sipil telah menekankan bahwa untuk memilih kepala-kepala lembaga penyiaran publik, pihak-pihak penyeleksi harus memperhatikan objektivitas dan netralitas tanpa terikat kepentingan politik.