Masa empat tahun parlemen ke-19 Korea Selatan mulai berlaku efektif pada hari Rabu tgl. 30 Mei, namun berbagai upaya untuk membukanya agak tersendat karena pihak-pihak partai masih memperdebatkan siapa yang akan memimpin sebagai komisi tetap.
Pada hari Selasa kemarin, wakil fraksi dari partai berkuasa, Partai Saenuri –SP, Kim Gi-hyeon mengusulkan bahwa kubu partai berkuasa memimpin 10 komisi tetap diantara 18 komisi dan sisanya dipimpin oleh partai oposisi.
Namun, wakil fraksi dari partai oposisi utama, Partai Bersatu Demokrat –DUP, Park Ki-choon menegaskan bahwa baik SP maupun DUP sama-sama memimpin 9 komisi.
Pihak partai DUP menghendaki untuk menyelidiki pengawasan ilegal terhadap kalangan sipil bagi pihak kantor perdana menteri serta mengadakan dengar pendapat terkait unjuk rasa yang digelar oleh lembaga-lembaga media. Namun, pihak partai SP menghendaki lembaga independen untuk menyelidiki skandal pengawasan ilegal tersebut dan menentang untuk diadakan dengar pendapat terkait unjuk rasa media tersebut.
Sementara itu, pihak SP mengajukan kepada badan legislatif ke-19 tersebut 12 rancangan terkait nasib warga masyarakat antara lain memperlakukan secara adil pekerja tidak tetap dan tetap, mendukung kalangan UKM dan menyediakan dukungan perawatan bagi anak-anak. Kemudian, pihak DUP mengajukan 19 rancangan diantaranya mencakup masalah pengurangan biaya kuliah hingga 50 % bagi kalangan mahasiswa.