Sehubungan dengan permintaan rekomendasi ulang terhadap calon jaksa independen yang akan menyelidiki skandal pembelian lahan pensiun bagi Presiden Lee Myung-bak, partai berkuasa dan partai oposisi saling mengalami pertentangan.
Pihak partai berkuasa, Partai Saenuri –SP menyatakan permintaan istana Cheongwadae tersebut mengemuka, karena partai oposisi utama, Partai Bersatu Demokrat –DUP secara sepihak merekomendasikan 2 calon jaksa khusus tanpa kesepakatan dengan pihak SP.
Ketua partai SP, Hwang Woo-yeo mengecam bahwa pihak DUP menyalahgunakan hak rekomendasi jaksa independen untuk memanfaatkan kesempatan secara politik menjelang kampanye pemilihan presiden.
Sedangkan, Ketua fraksi DUP, Park Ji-won menyatakan pada hari Kamis bahwa hal tentang hak rekomendasi yang dimiliki oleh DUP telah disepakati dengan pihak SP dan hal itu tidak bermasalah, karena telah menempuh beberapa kali pembahasan dengan pihak SP.
Ketua Park juga mengecam bahwa hal itu melanggar undang-undang, jika Presiden Lee Myung-bak tidak akan segera melantik jaksa independen yang direkomendasi oleh DUP hingga tanggal 5 Oktober.