DPR menanyakan Perdana Menteri Chung Hong-won dan Menteri Kehakiman Hwang Kyo-ahn pada hari Selasa (1/10/2013) di sidang pleno Majelis Nasional .

Anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi menanyakan Chung dan Hwang tentang dana pensiun dasar revisi pemerintah untuk para lanjut usia dan kecurigaan mantan Jaksa Agung Chae Dong-wook memiliki anak haram.

Partai penguasa Saenuri juga mengatakan perubahan proposal kesejahteraan itu adalah hal yang tak dapat dihindari pemerintah yang harus mengubah janjinya pada dana dasar pensiun karena masalah keuangan Korea Selatan. Partai ini juga mengatakan janji terkait kesejahteraan lainnya sedang berjalan lancar.

Kubu yang berkuasa menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap tuduhan di sekitar mantan Jaksa Agung Chae .

Oposisi utama Partai Demokrat (DP) mengatakan pemerintah harus memenuhi janji aslinya untuk menyediakan 200 ribu won pada dana dasar pensiun setiap bulan untuk warga lanjut usia di atas 65 tahun.

Partai Demokrat juga mengatakan kantor kepresidenan tampaknya tidak puas pada dakwaan dalam penyelidikan dugaan intervensi Badan Intelijen Nasional dalam pemilihan presiden, dan yang muncul kemudian kepada Chae, yang menyebabkan pengunduran dirinya.