Menteri Luar Negeri Korea Selatan telah mengecam perbudakan syahwat masa perang Jepang dan mendesak Jepang menyelesaikan masalah ini.

Menteri Luar Negeri Yun Byung-se membuat pernyataan pada hari Rabu (5/3/2014) dalam pidato utama pada sesi reguler ke-25 Dewan HAM PBB di Jenewa.

Ia mengatakan langkah terbaru Jepang untuk menyangkal kesalahannya dimasa lalu, termasuk perbudakan syahwat perempuan, memupuskan rekomendasi berulang PBB untuk mengatasi masalah tersebut.

Ini adalah pertama kalinya menteri luar negeri petahana Korea Selatan menyajikan isu ini di dewan PBB.

Partisipasi Yun di sesi dewan muncul setelah Seoul menyimpulkan Jepang sudah melewati batas dalam menyangkal sejarah perangnya. Perjalanan Yun juga dilakukan karena Tokyo berusaha mengevaluasi ulang Pernyataan Kono 1993 dan setelah wakil menteri pendidikan Jepang membantah adanya perbudakan syahwat.