Korea Utara resmi menolak kontak pejabat tingkat tinggi kedua dengan mempermasalahkan pengiriman selebaran anti Korea Utara oleh badan sipil Korea Selatan.

Pada tanggal 1 November lalu, Komite Unifikasi Damai Tanah Air Korea Utara menyatakan jika pengiriman selebaran anti Korea Utara tidak juga dihentikan, tidak akan ada dialog apapun antara kedua pihak. Pihaknya menekankan pernyataan tersebut berasal dari Kim Jong-un.

Korea Utara mengancam akan membalas para pelaku pengiriman selebaran anti Korea Utara. Ancaman tersebut lebih kuat daripada ancaman sebelumnya dan mereka secara langsung mengecam keras Presiden Park sebagai dalang pengiriman selebaran itu. Pernyataan Korea Utara kali ini ditafsirkan sebagai penolakan resmi pertemuan tingkat tinggi kedua.

Atas ancaman Korea Utara, pemerintah Korea Selatan juga menyampaikan posisinya. Dalam jumpa pers yang dibuka tanpa rencana pada tanggal 2 November lalu, pemerintah membantah klaim Korea Utara dan menyatakan kecewa atas penolakan Korea Utara yang mempermasalahkan pengiriman selebaran anti Korea Utara.

Ditambahkannya, pihaknya tidak akan membiarkan penghinaan pada Presiden Korea Selatan dan pembalasan terhadap warga Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan juga menegaskan tetap menjaga prinsip dialog antara kedua Korea di masa depan.

Akibatnya, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara diperkirakan kembali membeku. Pemerintah Korea Selatan menyatakan tidak berencana mengeluarkan tindakan khusus terhadap Korea Utara, dan pembukaan pertemuan tingkat tinggi selanjutnya juga akan terpulang pada sikap Korea Utara.