Perdana Menteri Chung Hong-won menyerukan agar para pegawai negeri menahan diri dari melakukan unjuk rasa atas rancangan reformasi dana pensiun pegawai.

Pada pidatonya di hari Kamis pagi (06/11/2014), perdana menteri mengatakan situasinya sangat mendesak dan tidak bisa lagi menunda reformasi sistem dana pensiun pegawai negeri.

Dia menyebutkan publik banyak mengkritik penolakan pegawai negeri atas reformasi pensiun.

Chung menjelaskan jika sistem pensiun dilanjutkan tanpa ada perubahan, defisit keuangan sudah berada di 10 triliun won per tahun pada 10 tahun ke depan, dan dalam 20 tahun akan mencapai 200 triliun won. Pada 20 tahun mendatang, 17 triliun won pajak nasional terpaksa harus dialokasikan untuk menutupi defisit tersebut.

Dia menambahkan rasa keadilan juga harus dipertimbangkan, karenanya pegawai saat ini akan mulai menerima pensiun saat mereka berusia 60 tahun, 5 tahun lebih cepat daripada peserta dana pensiun nasional.

Sementara itu, PM Chung mengatakan akan berupaya memperbaiki iklim dan perlakuan kerja mereka, termasuk perluasan kesempatan kenaikan pangkat.

Pemerintah mengatakan 29 wakil menteri pada pertemuan hari Kamis setuju menjalankan reformasi dana pensiun dan menandatangani kesimpulannya.