Partai oposisi utama, Partai Aliansi Politik Baru untuk Demokrasi-NPAD pada hari Rabu (26/11/2014) menyatakan memboikot semua proses parlemen.

Dengan kurang dari seminggu batas akhir kajian anggaran 2015, partai oposisi mengangkat masalah pendanaan program pengasuhan anak gratis nasional dengan Partai Saenuri, yang mundur beberapa kali dari kesepakatan.

Juru bicara fraksi oposisi, Seo Young-kyo, menyalahkan partai berkuasa dengan menyebutnya "memalingkan wajah" pada program Nuri. Seo juga menentang rencana Saenuri memperbaiki anggaran program di Komite Penyelesaian Anggaran Majelis Nasional. Dia mengatakan partai berkuasa melanggar prinsip menghormati keputusan komite kerja dengan membatasi kegiatan komite yang relevan.

Boikot NPAD ini mengganggu jalannya proses di sekitar 10 komisi. Kajian anggaran oleh Komite Penyelesaian Anggaran juga ikut ditangguhkan.

Ketua Fraksi Partai Saenuri, Lee Wan-koo, menolak klaim NPAD dengan mengatakan sebagai omong kosong. Dia berpendapat Komite Penyelesaian Anggaran harus menjadi pengambil keputusan akhir tentang masalah anggaran. Lee mengatakan partai berkuasa akan menyelesaikan masalah ini sesuai hukum dan prinsip-prinsip nasional.

Kedua partai diperkirakan segera mengadakan pertemuan antara para pemimpin fraksi dan memulai negosiasi untuk menyelesaikan masalah ini.