Partai-partai politik mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya terhadap selebaran propaganda anti-Korea Utara yang dikirim melintasi perbatasan, menyusul putusan pengadilan terkait yang dikeluarkan hari Selasa (6/1/2015).

Dalam brifing di parlemen pada hari Rabu (7/1/2015), juru bicara partai berkuasa Saenuri, Kim Young-woo, mengangkat masalah kelompok aktivis yang mengirim selebaran melintasi perbatasan.

Seraya menyerukan pemerintah agar mengeluarkan keputusan mengenai hal itu, ia mengatakan meski kebebasan berekspresi harus dijamin, tindakan yang mengancam kehidupan masyarakat jauh melebihi kebebasan seperti ini.

Wakil juru bicara oposisi utama Partai Koalisi Politik dan Demokrasi Baru, Huh Young-il, juga mengatakan putusan pengadilan sangat berarti dalam meletakkan dasar hukum yang jelas pada masalah selebaran, yang telah menjadi batu sandungan dalam meningkatkan hubungan antar-Korea.

Sebuah pengadilan distrik pada hari Selasa memutuskan adalah legal bagi pemerintah memblokir distribusi selebaran anti-Korea Utara ketika menempatkan nyawa masyarakat dalam bahaya.