Pemerintah mengecam keras sebuah ajang yang digelar Prefektur (Kabupaten) Shimane, Jepang pada hari Minggu (22/02/2015) yang mempromosikan klaim Jepang terhadap pulau Dokdo. Korea Selatan menyebut langkah itu sebagai bentuk tindak kemunduran dalam sejarah.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Seoul menyampaikan penyesalan sedalamnya bahwa Tokyo mengirim seorang pejabat senior pemerintah dalam ajang tahunan yang menyoroti klaim teritorial Jepang terhadap pulau Korea Selatan di Laut Timur.

Pernyataan itu menyinggung, dengan pengiriman pejabat tinggi ke acara tersebut selama 3 tahun terakhir, Jepang tampaknya bukan hanya membantah serangan di masa silam, tetapi juga menunjukkan keraguan atas kejujurannya untuk memperkuat hubungan dengan Korea Selatan tahun ini, menandai 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik bilateral.

Kementerian menegaskan sama sekali tidak bermaksud memprovokasi mengenai Dokdo karena secara jelas Dokdo merupakan wilayah Korea Selatan secara historis, geografis dan berdasarkan hukum internasional.

Terkait hal itu, direktur urusan Asia Timur Laut di Kementerian Luar Negeri Lee Sang-duk pada hari Senin (23/02/2015) memanggil seorang konsul umum di Kedutaan Besar Jepang di Seoul untuk menyampaikan protes atas kehadiran pejabat tinggi Tokyo pada ajang tersebut. Dia menegaskan pula klaim teritorial Jepang terhadap pulau Dokdo merupakan tindakan untuk mengingkari sejarah masa silam.

Pemerintah Perfektur Shimane menggelar upacara itu setiap tahun sejak 2006 dan pemerintah Jepang mengirim sekretaris parlemen dari Kantor Kabinet untuk ajang tersebut sejak 2013.