Pemerintah, Cheongwadae, dan Partai Saenuri membuka konsultasi pengaturan kebijakan pada tanggal 15 Maret dan setuju meloloskan reformasi dana pensiun pegawai negeri dan menaikkan gaji dalam sesi parlemen bulan April nanti. Sementara, ketiga pihak tidak setuju soal penempatan THAAD.

Pada isu THAAD, Ketua Komisi Kebijakan Partai Saenuri, Won Yoo-chul, mengklaim pembahasan THAAD terjadi karena pentingnya respons atas misil dan nuklir Korea Utara. Namun, Ketua Sekretaris Koordinator Kebijakan, Hyun Jeong-taek, menolak hal tersebut karena ketiadaan ahli yang memahami isu tersebut dan bisa memberikan jawaban tegas.

Namun, ketiganya mengeluarkan pandangan yang sama untuk meloloskan isu pemenuhan hajat kehidupan masyarakat. Mereka sepakat meningkatkan gaji minimal ke titik yang layak yang diperkirakan lebih tinggi daripada rencana kenaikan dari dunia usaha.

Selain itu, ketiganya juga menegaskan kembali untuk meloloskan 9 UU pengaktifan ekonomi, termasuk UU HAM Korea Utara, UU pemasangan CCTV di kelompok bermain, dan UU pengembangan industri layanan selama sesi parlemen bulan April.