Pemerintah Korea Selatan mengulangi kembali posisi sebelumnya untuk mengambil langkah tertentu, jika dikhawatirkan akan muncul ancaman bagi penduduk di lokasi distribusi selebaran propaganda anti-Pyongyang oleh kelompok sipil.

Jubir Kementerian Unifikasi, Lim Byong-cheol, pada pengarahan rutin hari Senin (23/3/2015) mengatakan sebagai bentuk hak kebebasan berekspresi, pengiriman selebaran propaganda tidak bisa dikendalikan secara paksa.

Jubir Lim menerangkan pemerintah akan menyelesaikan soal itu secara seimbang dengan mempertimbangkan jaminan hak dasar masyarakat dan perlindungan keamanan penduduk setempat.

Ia juga menegaskan pemerintah akan merespons keras dan kuat, bila Korea Utara mengambil aksi provokatif, yang menggunakan alasan distribusi selebaran propaganda kelompok sipil.

Sementara, ketua kelompok pelarian Korea Utara, Koalisi Kampanye Pembebasan Korea Utara, Park Sang-hak, mengatakan pada tanggal 23 Maret bahwa distribusi selebaran anti-Pyongyang untuk sementara akan dihentikan seluruhnya. Ia menyebut Korea Utara takut dengan pengiriman selebaran propaganda itu.