Pemerintah Korea Selatan dan Partai Saenuri akan meneliti seluruh lokasi perkemahan di seluruh Korea Selatan, dan mengambil langkah-langkah bagi fasilitas ilegal tidak terdaftar dengan menutupnya atau mengubah jenis usahanya.

Partai dan pemerintah mengambil keputusan tersebut di parlemen pada hari Selasa (24/3/2015) dan membuat rancangan undang-undang standar keselamatan di lokasi perkemahan untuk dipatuhi.

Mereka merinci standar keselamatan lokasi perkemahan berdasarkan sejumlah kategori, dan menyiapkan undang-undang untuk mewajibkannya. Secara khusus, pihaknya menyediakan standar keselamatan tertentu bagi fasilitas ‘glamping’ yang dilengkapi televisi dan kulkas, seperti pada bahan tenda dan keselamatan pemakaian listrik secara lebih teliti dan ketat. Selain itu, pihaknya juga akan membuat para pengusaha lokasi perkemahan dan penggunanya menerima pendidikan pencegahan kecelakaan.

Ketua Komisi Kebijakan Partai Saenuri, Won Yoo-chul, mengatakan terdapat 1.800 unit lokasi perkemahan bermunculan, namun lokasi perkemahan yang terdaftar hanya 100 unit saja. Khususnya, lokasi perkemahan swasta yang porsinya mencapai 70%, dikelola secara bebas oleh para pemilik tanah, membuat lokasi itu rentan pada kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Sidang hari ini dihadiri Ketua Komisi Kebijakan Partai Saenuri, Won Yoo-chul, Wakil Ketua Komisi Kebijakan Partai Saenuri, Lee Hak-jae, Menteri Park In-yong dari Kantor Keamanan Rakyat, dan Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Kim Jong-deok.