Pengadilan memutuskan legitimasi perintah revisi Kementerian Pendidikan pada rincian buku pelajaran sejarah Korea di SMA adalah legal, yang menggugurkan gugatan tim penulis.

Tim penulis kalah dalam gugatan pembatalan perintah Kementerian Pendidikan untuk merevisi 6 jenis buku sejarah.

Pengadilan Administrasi Seoul menerangkan legitimasi perintah revisi kementerian adalah sah untuk menyampaikan informasi yang benar kepada para pelajar.

Bagian yang diperintahkah untuk direvisi termasuk pertanggungjawaban pecahnya perang Korea, tulisan tentang pelaku penembakan Kapal Cheonan dan Pulau Yeonpyong, evaluasi krisis keuangan 1997, dan kebijakan ekonomi pemerintahan mantan Presiden Park Jeong-hee.