Perdana Menteri Korea Selatan, Lee Wang-koo, mengeluarkan komentar tegas agar jangan membelokkan sejarah tanpa dilandasi fakta, setelah muncul pelintiran sejarah kuno Korea Selatan dan Jepang dari Tokyo, berupa teori Lembaga Pemerintahan Imna.

Pada hari Kamis (9/4/2015), PM Lee mengatakan kepada wartawan perlu pendekatan yang tenang dan dingin melalui fakta-fakta objektif dalam menghadapi upaya Jepang membelokkan sejarah. Ini penting bagi hubungan Korea Selatan dan Jepang di masa depan atau generasi mendatang.

Teori berdirinya lembaga pemerintahan Jepang di Imna menjelaskan bahwa dalam sejarah kuno, di masa kekuasaan Yamato, Jepang mendirikan lembaga berupa Lembaga Pemerintahan Jepang di Imna, dan memiliki kekuasaan di bagian selatan Semenanjung Korea. Tetapi, belakangan ini sejumlah pakar Jepang menilai teori itu tidak memiliki bukti.

Meski demikian, di antara rincian warisan budaya Korea Selatan di situs Kementerian Kebudayaan Jepang, terdapat kata ‘Imna’. Kata ini juga ditemukan di sejumlah buku pelajaran SMP Jepang yang lolos audit kementerian baru-baru ini, yang menjelaskan lembaga pemerintahan Jepang berada di Imna.

PM Lee mengatakan ia juga membaca buku pelajaran tersebut yang menjelaskan bahwa di masa sejarah kuno, Jepang mendirikan kantor pemerintahannya di selatan Semenanjung Korea, membuat seolah-olah dua kerajaan kuno Korea, Silla dan Bekje, berada dalam penjajahan Jepang.

Lee menambahkan akan menginstruksikan kementerian pendidikan memperkuat kajian di bagian ini dan juga membuat kebijakan untuk membuktikan fakta sejarahnya.