Pemerintah akan menyediakan perbaikan peraturan amnesti khusus untuk meningkatkan rasa keadilan dan lebih transparan, sejalan instruksi Presiden Park Geun-hye.

Pemerintah mengadakan pertemuan dengan pejabat instansi pemerintah terkait, termasuk Kantor Kepresidenan dan Kementerian Kehakiman pada hari Selasa (5/5/2015).

Ketua Kantor Menteri Negara, Choo Gyeong-ho, menyatakan pemberian amnesti kepada mereka yang melakukan kejahatan karena untuk kebutuhan hidup akan bisa membawa kontribusi positif dalam rekonsiliasi di masyarakat. Namun, pemberian amnesti kepada sebagian tokoh berpengaruh juga dipandang sebagai pelayanan khusus.

Choo menegaskan amnesti tidak boleh menjadi rantai korupsi, karenanya perbaikan peraturan itu harus bisa menerima konsesi masyarakat.

Pemerintah untuk pertama kalinya berusaha memperbaiki sistem amnesti khusus yang merupakan hak prerogatif presiden.

Pada pertemuan sekretaris senior pada tanggal 4 Mei, Presiden Park menginstruksikan memperbaiki peraturan amnesti khusus yang menjamin transparansi prosedur.