Badan Intelijen Nasional (BIN) Korea Selatan mengetahui terjadi transaksi senjata ilegal Korea Utara melalui program peretasnya.

Belum lama ini, sebuah perusahaan kargo Singapura masuk dalam daftar sanksi AS, dan pada bulan lalu, lembaga asal Taiwan dan Suriah ditangkap pemerintah Korea Selatan terkait transaksi senjata ilegal. Menurut seorang pejabat partai berkuasa, BIN memanfaatkan program peretasan untuk mencari transaksi senjata ilegal Korea Utara.

Perangkat lunak itu dimanfaatkan untuk mencari informasi transaksi narkoba Korea Utara di Cina dan perolehan devisa luar negeri bagi diplomat Korea Utara. BIN melaporkan mereka mencoba 300 kali peretasan untuk mencari informasi terkait Korea Utara.

Pejabat partai berkuasa tersebut menyatakan masa peretasan berlanjut selama 6 bulan atau 1 tahun. Partai Saenuri meminta kontroversi ini harus diselesaikan demi keamanan nasional, namun Partai Koalisi Politik dan Demokrasi Baru menuntut penyerahan data terkait.

Kedua partai akan membuka pertemuan terkait dugaan peretasan yang dihadiri BIN dan para pakar.