Pemerintah Jepang telah mengakui bertanggung jawab atas isu wanita perbudakan syahwat tentara Jepang selama Perang Dunia II.
  
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yoon Byung-se dan rekannya Fumio Kishida dari Jepang mengadakan pembicaraan selama lebih dari satu jam di Seoul pada hari Senin (28/12/2015). Dalam pertemuan  itu kedua pihak mencapai 3 kesepakatan yaitu pemerintah Jepang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita para korban baik materil maupun moril, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan kepada para korban.
  
Kesepakatan itu juga menyerukan pembentukan sebuah yayasan untuk membantu para korban warga Korea Selatan dengan dana pemerintah Jepang sekitar satu miliar Yen atau 8.3 juta dolar AS. 
  
Namun dalam kesepakatan itu isu yang paling penting, yakni 'tanggung jawab secara hukum' tidak disebut.

Selama 20 bulan terakhir, kedua belah pihak telah mengadakan 12 putaran pembicaraan tingkat direktur untuk menyelesaikan masalah pelik tersebut, untuk kemudian disepakati menteri luar negeri kedua negara.