Pemerintah menyatakan diantara rincian tugas dari kesepakatan antara buruh, perusahaan dan pemerintah, hanya separuhnya yang berjalan dengan normal akibat RUU terkait belum diloloskan parlemen.  

Di dalam sidang kabinet hari Selasa (23/2/2016), pemerintah menyatakan telah memeriksa 104 rincian tugas, dan 47% diantaranya berjalan dengan normal. Namun, akibat lambatnya proses legislasi, 11 tugas seperti pengurangan jam kerja, penciptaan lapangan kerja bagi kalangan lansia, jaminan tunjangan bagi para pengangguran, dll., masih perlu dipacu. 

Ditambahkan, 33 tugas belum berjalan karena ketidakhadiran kalangan buruh. Pemerintah mendesak kehadiran kalangan buruh dalam menjalankan tugas yang telah disepakati. 

Pemerintah juga menegaskan akan terus berupaya untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti penyebarluasan sistem puncak gaji ke perusahaan swasta.